Cegah Pungli Berulang, Eri Cahyadi: Jangan Ada Lagi Perizinan yang Menyulitkan Masyarakat

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya mengatakan, untuk mencegah pungutan liar (pungli) berulang, tidak boleh ada lagi syarat-syarat perizinan yang mempersulit masyarakat.

“Jadi saya ingin yang pertama tidak ada lagi perizinan yang sulit, kalau pun Perwali itu syarat-syaratnya mempersulit, ya harus diubah sehingga bisa mempercepat,” kata Eri saat memimpin apel pengarahan di hadapan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (31/1/2023).

Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur itu akan ditempel di tempat pelayanan publik. Akan ada sanksi yang diberlakukan bagi petugas yang pelayanannya melebihi waktu yang ditentukan.

“Contoh kalau bicara KTP, berarti orang datang, masuk di loket, maka harus berapa lama terlayani, kalau 10 menit ya sudah 10 menit. Kalau lebih 10 harus ada sanksi. Itu yang kami lakukan, terkait perizinan,” imbuhnya.

Kebijakan percepatan itu dinilai perlu, karena menurut Eri, peluang pungli muncul karena sulitnya perizinan.

“Perizinan itu filosofinya janji yang harusnya cepat. Yang dikuati pengawasannya. Apa yang dijanjikan tadi di dalam berkasnya dijalankan atau tidak. Bukan perizinan yang syaratnya susah. Makanya saya harus ubah terkait perizinan,” bebernya.

Usai aturan itu dijalankan, Eri minta tidak ada lagi PNS yang memberi bantuan dengan imbalan uang.

“Saya berharap di tahun ini tidak ada pungli lagi,” tegasnya.

Bagi pegawai yang terlibat aksi pungli, Eri berjanji akan memberi sanksi pemecatan hingga pidana.

“Saya bilang 2022 itu saya ajarkan mereka ikuti gaya saya. Tetapi sudah saya latih di 2022, di 2023 tidak ada pilihan mereka semuanya harus mengikuti aturan dan percepatan yang ada,” tambah Eri.(lta/dfn/ipg)